Direktorat Penjaminan Mutu

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Frequently Asked Questions SPMI

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penerbitan peraturan sangat besar, antara lain tentang kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi di perguruan tinggi, ujian negara, legalisasi ijazah perguruan tinggi swasta oleh Kopertis, model statuta 'senayan'

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah mengembalikan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi pada kodratnya, yaitu memiliki otonomi atau kemandirian dalam bidang akademik maupun nonakademik dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Otonomi perguruan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. 

Sejak tahun 2003 tersebut berbagai peraturan di bidang pendidikan tinggi sebagai bentuk kendali oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi. Penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi.
Sejak Ditjen Dikti merancang SPMI pada tahun 2003 telah disadari bahwa selain karena otonomi perguruan tinggi, juga setiap perguruan tinggi memiliki nilai, sejarah pendirian, ukuran, kemampuan pendanaan, serta budaya organisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, tidak mungkin dirancang dan ditetapkan satu model SPMI yang harus diimplementasikan di semua perguruan tinggi (one size for all). 

Dalam hal ini Direktorat Penjaminan Mutu bertugas memberikan inspirasi (inspiring) tentang pilar yang harus ada jika suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, dan memfasilitasi agar praktek baik (good practices) di suatu perguruan tinggi dapat dibagikan (sharing) kepada perguruan tinggi lain, sehingga dapat dimanfaatkan segi baiknya dalam pengembangan SPMI di perguruan tinggi tersebut. 

Adapun implementasi SPMI dan pemngembangannya diserahkan pada semangat dan upaya perguruan tinggi yang bersangkutan (internally driven).
Hubungan antara SPMI dan akreditasi yang dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) telah ditetapkan di dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Posisi SPMI sangat strategis dalam upaya perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi atau program studi, yang dilakukan melalui SPME. Pasal 3 ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. 

Baik SPMI maupun akreditasi yang dilakukan melalui SPME harus menggunakan data dan informasi yang sama sebagaimana dihimpun dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti yang menetapkan bahwa data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti. 

Secara skematik ketiga pilar SPM Dikti tersebut, yaitu SPMI, Akreditasi/SPME, dan PD Dikti dapat digambarkan sebagai berikut:

Menurut Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi (UU Dikti) penjaminan mutu dilakukan melalui: 

a. penetapan standar pendidikan tinggi; 
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 
c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
Menurut Pasal 54 UU Dikti Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas: 

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Selanjutnya, Pasal 54 UU Dikti mengatur bahwa SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti. 
SN Dikti telah ditetapkan oleh Menristekdikti di dalam Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada tanggal 21 Desember 2015. 

Permenristekdikti tersebut merupakan pengganti dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Struktur Standar Dikti dapat digambarkan sebagai berikut:

Salah satu hal penting di dalam Permenristekdikti tentang SN Dikti adalah bahwa Standar Kompetensi Lulusan, Standar Hasil Penelitian, dan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan standar yang utama dan pertama, sehingga menjadi landasan dalam penetapan standar-standar lainnya dalam masing-masing kelompok standar. 

Di samping itu, berdasarkan ketentuan tentang akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi, evaluasi implementasi berbagai standar tersebut akan dilakukan dengan mengevaluasi implementasi antar standar, bukan hanya implementasi masing-masing standar. 

Dengan demikian, mutu pendidikan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap SN Dikti, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar Standar Dikti, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Perlu dikemukakan bahwa karena ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, maka standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik, yang harus melampaui SN Dikti, akan berbeda antar setiap perguruan tinggi. 

Mengenai macam, jangkauan, kedalaman, serta keluasan masing-masing standar tersebut ditentukan oleh visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada hakekatnya visi perguruan tinggi merupakan standar induk dari mana standarstandar lainnya harus diturunkan atau dijabarkan. Oleh karena itu, semakin jauh, luas, dan mendalam visi suatu perguruan tinggi, maka semakin beragam jenis dan jumlah Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut.  
Langkah awal suatu perguruan tinggi yang akan membangun SPMI adalah harus merancang SPMI di perguruan tingginya. Rancangan tersebut dimuat dalam dokumen dasar SPMI sebagai berikut: 

a. Dokumen/Buku Kebijakan SPMI; 
b. Dokumen/Buku Manual SPMI;
c. Dokumen/Buku Standar SPMI; 
d. Dokumen/Buku Formulir SPMI. 

Setelah dokumen/buku tersebut selesai ditetapkan, perguruan tinggi harus merancang penerapan atau implementasi SPMI (al: mengenai bagaimana pelembagaan SPMI). Kemudian SPMI sebagai sebuah sistem harus dievaluasi efektivitasnya dan dikendalikan penerapan atau implementasinya. Berdasarkan hasil evaluasi tentang efektivitasnya, SPMI sebagai sebuah sistem harus dikembangkan atau ditingkatkan agar lebih berdaya guna dalam mencapai mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Secara skematik hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: