Pendahuluan Universitas Muhammadiyah Metro berdiri sejak 1967. Awalnya adalah  empat sekolah tinggi yang dimarger menjadi Universitas Muhammadiyah Metro, yang saat ini memiliki 20 prodi yang tersebar di 5 fakultas, Program Diploma dan Program Pascasarjana. Sejak awal berdiri telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikannya, baik secara eksternal maupun internal. Namun demikian penjaminan mutu tersebut belum terbentuk sistem secara baik, dan hanya mengikuti tuntutan eksternal seperti akreditasi atau tuntutan internal yang dihadapi, bahkan terkadang dilakukan atas kehendak pribadi masing-masing pengelola saat itu.  Sejak tahun 2007 pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro telah menyadari pentingnya sistem penjaminan mutu, karena itu melalui SK Rektor Nomor: III.B/1.b/045/SK-UMM/2007 dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pada 3 tahun pertama LPM belum berfungsi hingga dilakukan pergantian pengurus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 disusun suatu naskah kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan disyahkan melalui SK Rektor Nomor: III.B/1.b/045.a/SK-UMM/2010, yang kemudian pada tahun 2016 buku SPMI diperbaiki dalam hal konsep dan subtansi implementasinya, melalui SK Rektor nomor: 326/III.3. AU/A/KEP-UMM/2016. Banyak hambatan/kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu tersebut, diantaranya: kurangnya pengetahuan tentang quality assurance, kurangnya dukungan dari pimpinan Universitas dan penolakan dari berbagai unit/personal, serta minimnya informasi dan dokumen mutu di berbagai penyelenggaraan layanan dari Universitas hingga program studi dan Unit-unit. Tulisan ini akan mengungkapkan berbagai hambatan dan implementasi SPM yang telah dilakukan di Universitas Muhammadiyah Metro.    
Isi dan Pembahasan
Kendala Kurangnya Pengetahuan tentang Sistem Penjaminan Mutu Salah satu faktor penyebab Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan baik, adalah karena kurangnya penguasaan tentang konsep dan implementasi penjaminan mutu di Universitas. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya melalui pelatihan SPMI  dan studi banding di beberapa Universitas. Berdasarkan dokumen yang ada, sejak dibentu LPM, Universitas Muhammadiyah Metro telah mengikuti pelatihan sebanyak 11 kali, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kopertis 2,  Ditjen Dikti, ataupun persyarikatan muhammadiyah dan organisasi profesi, serta telah melakukan studi banding terkait penerapan penjaminan mutu tidak kurang dari 10 perguruan tinggi. Namun demikian, pemahaman tentang SPMI juga tidak komprehensif dan berbeda-beda. Ada yang memahami SPMI sebagaimana akreditasi, sehingga sampai tahun 2012 audit internal hanya dilaksanakan pada penyelenggaraan prodi, melalui program Evaluasi Mutu internal (EMI). Kemudian tahun 2013, kami membedah berbagai buku tentang penerapan quality control pada bidang pendidikan atau Total Quality Management (TQM), maka terjadi pergeseran pemahaman dan penerapan Quality control di UM Metro, yakni audit internal dilaksanakan untuk menilai ketercapaian standar, dan untuk tahap awal dilaksanakan pada penyelenggaraan perkuliahan. Tahap berikutnya dirumuskan standar-standar akademik dan non-akademik, serta instrumennya yang diturunkan dari berbagai kebijakan mutu (Statuta dan Renstra) dan buku manual mutu (penduan akademik, pedoman karya ilmiah, RIP penelitian dan pengabdian dan peraturan lainnya).  Higga saat ini selain 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga telah dikembangkan standar UM Metro lainnya dan SOP akademik dan non akademik. Audit internal juga telah dilakukan secara rutin, baik akademik maupun non akademik sesuai periodesasi masing-masing. Sebagai contoh penyelenggaraan perkuliahan diaudit setiap akhir semester, kepuasan pelayanan unit-unit, pelaksanaan penelitian dan pengabdian diaudit tiap tahun dan kerjasama diaudit  tiap dua tahun. Kendala Kurangnya Dukungan dari Pimpinan dan Penolakan Sebagian Unit/Personil Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di UM Metro, pada awal pembentukannya hanya sebagai pemenuhan kewajiban, sehingga LPM tidak memberi  peran apapun, staf dan pengelola LPM hanya sekedar formalitas tanpa program dan kegiatan. Bahkan beberapa tahun terbangun opini, bahwa LPM adalah tempat SDM yang disingkirkan karena berseberangan dengan pimpinan UM Metro. Tahun 2010 dikembangkan dokumen SPMI dan disyahkan dengan SK Rektor, namun demikian saat itu tidak diikuti dengan program dan kegiatan lanjutan. Baru kemudian mulai tahun 2012 dilakukan kegiatan audit internal melalui EMI bekerjasama dengan Majelis Dikti PP Muhammadiyah, meskipun penyelenggaraannya saat itu tidak secara langsung di bawah LPM. Baru tahun 2013, LPM melakukan audit penyelenggaraan Perkuliahan yang hasilnya dilaporkan secara terbuka kepada seluruh dosen pada saat rapat dan pembagian SK mengajar pada awal semester.  Sejak saat itu semau pimpinan baik tingkat Universitas, fakultas maupun prodi sangat memperhatikan laporan hasil audit tersebut. Bahkan saat laporan hasil audit akan diumumkan personal/unit yang memiliki kinerja terbaik dan dilakukan pemberian reward. Karena itu saat ini dukungan dari pimpinan terhadap keberadaan LPM dan penyelenggaraan audit internal cukup baik, meskipun masih ada beberapa unit/personil yang kurang respek terhadap penyelenggaraan LPM tersebut, namun jumlahnya kurang dari 10%. Kendala Minimnya Informasi dan Dokumen Mutu yang Sebelumnya Seperti dikemukakan pada pendahuluan, sebenarnya pelaksanaan quality control sudah dilaksanakan sejak lama, namun dokumen dan informasi tersebut baru tertuang  dalam kebijakan mutu (Statuta, RIP, Renstra) dan buku panduan akademik dan panduan lainnya. Penjaminan mutu tersebut, sebelumnya dilaksanakan oleh unit-unit secara parsial dan bahkan terkadang terjadi perbedaan standar antar fakultas bahkan antar prodi. Standar kualitas tergantung personil atau unit yang melaksnakan. Selain itu kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan audit internal, sehingga tidak diketahui kelemahan dan kekurangan terhadap penyelenggaraan suatu standar, secara otomatis tidak pernah dilakukan peningkatan secara berkesinambungan (continuaus Improvement). Untuk membangun sistem penjaminan mutu, dokumen mutu  mulai dikembangkan berdasarkan dokumen yang sudah ada, antara lain: Statuta, Rencana Induk Pengembangan UM Metro, Renstra, pedoman akademik, dan peraturan lain yang telah dimiliki UM Metro serta Regulasi yang digulirkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, seperti Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi, seperti UU PT dan SNPT. Berdasarkan dokumen tersebut dikembangkan standar UM Metro (di luar 24 SNPT) dan SOP serta formulir/instrument audit internalnya. Naskah SPMI UM Metro yang dikembangkan tahun 2010, telah mengalami perbaikan pada tahun 2016. Dalam SPMI tersebut dikemukakan bahwa dokumen kebijakan mutu meliputi: UU PT, Pedoman Parsyarikatan Muhammadiyah tentang penyelenggaraan PTM, Statuta, RIP dan Renstra. Dokumen manual mutu meliputi: pedoman akademik, pedoman penulisan karya ilmiah dan peraturan lainya. Buku Standar mutu UM Metro yang meliputi: SNPT dan Standar pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh UM Metro, serta Buku Formulir, yang berisi berbagai instrument pelaksanaan audit internal.   Penutup Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penerapan SPMI ditemui berbagai kendala atau hambatan yang harus dihadapi secara gigih dan cermat dengan menggunakan berbagai cara, strategi dan pendekatan. Kendala penerapan SPMI di UM Metro, sedikit demi sedikit dapat diatasi dan cenderung terjadi peningkatan, baik pada aspek pengakuan civitas akademika maupun aspek kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.  Kekurangan pahaman terhadap SPMI dapat diatasi dengan banyak belajar baik melalui buku, pelatihan ataupun studi banding. Untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan dan pengakuan dari segenap civitas akademika, maka perlu diawali dengan cara menunjukkan kinerja LPM dan hasilnya dilaporkan secara terbuka dengan memanfaatkan momen-momen penting, seperti misalnya pada saat rapat umum  awal semester atau momen lain yang melibatkan banyak civitas akademika. Momen tersebut sebagai sarana sosialisasi, juga sebagai sarana peningkatan kinerja para karyawan dan dosen di UM Metro, dengan cara mengumumkan dosen atau karyawan dengan kinerja terbaik dan pemberian sertifikat penghargaan. Sedangkan dokumen mutu dapat dibangun dari berbagai dokumen perguruan tinggi yang sudah ada dengan kerja keras dan dilaksanakan secara berkesinambungan.