Search

HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Tema : Hambatan atau Kendala yang dihadapi Dalam Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi
Author : Ansofino
Email : ansofino2001@yahoo.com
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi/Asesor Internal UPJMI STKIP PGRI Sumbar/ Lektor Kepala 700
Insitusi : STKIP PGRI Sumatera Barat, Kopertis Wilayah X Padang
Alamat : Komplek Perumahan Cemara I Blok CC No: 7 RT.001/RW003 Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Naggalo, Kota Padang.

HAMBATAN/KENDALA  YANG DIHADAPI  DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI PERGURUAN TINGGI SWASTA OLEH ANSOFINO[1]   I.       Pendahuluan Dasar hukum sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti) telah diamanatkan melalui Undang-undang No: 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, terutama pada pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Lebih tegas lagi dalam bab III dalam UU ini khusus tentang penjaminan mutu yang terdiri dari lima bagian yakni: sistem penjaminan mutu, standar pendidikan tinggi, akreditasi, pangkalan data pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan. Menteri Kemenristekdikti menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti dan standar Nasional pendidikan (SN-Dikti), telah dapat dilaksanakan karena telah diiringi oleh keluarnya Permendikbud RI No: 50 Tahun 2014 tentang SPM-Dikti dan telah disempurnakn melalui Permenristekdikti No: 62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti. Mutu pendidikan tinggi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di dalam membangun SPMI di perguruan tinggi sendiri wajib merujuk kepada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti) perguruan tinggi sendiri. Sehingga jika praktek SPMI secara internal di Perguruan tinggi sudah berjalan, maka ia akan menjadi acuan oleh sistem penjaminan mutu eksternal/akreditasi dalam menilai program studi dan perguruan tinggi yang bermutu oleh Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penyusunan standar mutu pendidikan tinggi, setiap pendidikan tinggi wajib mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi. SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sehinga terdapat dua puluh empat standar yang terdiri dari 8 standar untuk pendidikan, 8 standar untuk penelitian dan 8 standar untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar minimal ini dapat ditambah oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan keunggulannya, sehingga perguruan tinggi dapat melampaui standar nasional pendidikan ini. Implementasi SPM-Dikti yang berdasarkan kepada SN-Dikti diatas di tengah perguruan tinggi umumnya baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta khususnya di wilayah Kopertis wilayah X masih memiliki sejumlah besar masalah mendasar. Sebagian besar PTS yang ada di kopertis wilayah-yang berjumlah 141 PTS- masih berada dalam tahap membangun kelembagaan SPMInya, lebih dari separonya telah memiliki dokumen mutu, tetapi belum lengkap, hanya sedikit sekali yang telah mengimplementasikan standar mutunya dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, bahkan hanya segelintir PTS yang telah menyelenggrakan manajamen SPMI sampai pada tahap 1 siklus. Artikel ini akan mengungkapkan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi PTS di lingkungan kopertis wilayah X dan cara penanggulangannya dalam menerapkan SPMInya. Data diambil pada saat penulis menjadi fasilitator wilayah di beberapa PTS di lingkungan Kopertis wilayah X, seperti Universitas Lancang Kuning provinsi Riau, Universitas Muaro Bungo Jambi. Semua pendampingan ini akhirnya telah berhasil mendorong perguruan tinggi yang dikunjungi mampu membangun kelembagaan SPMInya dengan baik dan beberapa program studi yang ikut alam program bimbingan teknis ini telah mengajukan akreditasi ke BAN-PT dan memperoleh akreditasi baik sekali (B). Bimbingan Teknis (Bimtek) SPMI di Kopertis Wilayah X dari 23 s/d 25 November 2016, diikuti oleh 70 program studi dari 8 universitas, yakni: Universitas Bung Hatta, Universitas Eka Sakti, Universitas Muhammad Yamin, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI YPTK) dan STKIP PGRI Sumatera Barat. Bimtek SPMI di Universitas Bangka Belitung dari tanggal 28 s/d 30 Desember 2016. Diikuti oleh 18 universitas negeri dan Swasta di provinsi Bangka Belitung dan semuanya berhasil menyusun rencana tindak lanjut (RTL) perguruan tingginya masing-masing.   II.    Membangun Kelembagaan SPMI di PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah X Pengembangan SPMI di perguruan tinggi seharusnya diawali dengan membangun kelembagaan sistem penjaminan mutu itu sendiri pada semua aras, mulai dari aras universitas, fakultas dan program studi. Semua perguruan tinggi yang di Bimtek di atas sudah berhasil membangun kelembagaan SPMInya dengan membentuk lembaga penjaminan mutu (LPM) di level Universitas, tetapi belum semua perguruan tinggi yang dilakukan pendampingan memiliki lembaga penjaminan mutu sampai ke aras program studi. Berdasarkan organisasi yang mengurus SPMI di universitas yang dikunjungi, maka yang sudah memiliki kelembagaan yang lengkap itu adalah universitas Lancang Kuning, Riau, yang sudah memiliki level organisasi SPMI mulai dari LPM di aras universitas, LPM di tingkat Fakultas sampai ke gugus kendali mutu (GKM) di level program studi. Sedangkan pada universitas Muaro Bungo belum memiliki organisasi SPMI yang lengkap baru hanya ada lembaga penjaminan mutu di level universitas yang hanya dikelola oleh 2 orang dosen sebagai ketua dan anggota. Pada umumnya kelembagaan SPMI yang dibentuk oleh perguruan tinggi yang dikunjungi masih kekurangan personal/individu yang cukup untuk mengelola lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi mereka. Apabila dilihat dari struktur organisasi LPM di setiap perguruan tinggi yang dikunjungi ini, masih sangat sederhana yakni ada kepala LPM dan ada sekretaris dan satu anggota, mereka belum menyusun struktur organisasi LPM secara lengkap; seperti membagi LPM ke dalam sub organisasi atau divisi penyusun dan pengembangan standar mutu, divisi audit mutu. Hal ini disebabkan karena alasan efisiensi dan kurangnya SDM yang ada. Dukungan dan komitmen dari yayasan dan pimpinan universitas pada umumnya masih kurang yang terlihat dari pengalokasian pendanaan kegiatan SPMI itu sendiri, belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu secara khusus dalam rapat penentuan anggaran. Belum semua perguruan tinggi yang dikunjungi melakukan rapat kerja tahunan (RKT) yang seharusnya menjadi salah satu program kerja LPM di kampus mereka masing-masing, dimana dalam rapat kerja tahunan ini di bahas rencana anggaran kerja tahunan (RAKT), sehingga ini menjadi ruang bagi LPM untuk mengajukan program dan kegiatannya dalam membangun budaya mutu di perguruan tingginya untuk dialokasikan anggaran untuk kegiatan mereka. Penguatan kelembagaan LPM di perguruan tinggi ini dari segi kualitas pengelola sistem penjaminan mutu yang mengetahui dan memahami sistem penjaminan mutu secara utuh dan holistic. Pada umumnya personal yang terlibat dalam mengelola organisasi sistem mutu di perguruan tinggi yang dikunjungi masih belum memahami bagaimana menyusun dan membuat dokumen mutu seperti kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu yang baik sesuai dengan konsep sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dalam Permenristek dikti nomor 62 tahun 2015 tentang SPM-Dikti. Semua ketua LPM sudah pernah mengikuti workshop sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti dan Kopertis Wilayah X, tetapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan, mereka belum mampu memahami secara utuh implementasi sistem mutu itu sendiri dalam menjalankan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di kampus mereka. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan dan workshop oleh kopertis wilayah X dan Kemenristek dikti, tetapi terkadang, perguruan tinggi peserta mengirimkan utusan yang berbeda dari kegiatan pelatihan sebelumnya, bahkan personal yang diutus bukan personal yang duduk di lembaga penjaminan mutu kampusnya, sehingga aplikasi dari materi workshop atau pelatihan yang diperoleh tidak dapat diterapkan seseduahnya. Hal ini juga terjadi pada bimbingan teknis di UBB pada tanggal 23 s/d25 November 2016, terdapat beberapa PTS yang mengirim dosen untuk bimbingan teknis merupakan dosen baru dan tidak duduk dalam organisasi LPM, sehingga kektika diminta mengisi RTL mereka kesulitan dan harus menghubungi personal yang bertanggung jawab dulu untuk menyusun RTL itu sendiri. Belum semua LPM di perguruan tinggi yang dibimbing dan dilatih SPMInya berusaha mengembangkan pengetahuan dan pemahaman personal yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penjaminan mutu di kampus mereka, mengambil inisiatif untuk melaksanakan program magang bagi pengelola SPMnya pada universitas yang SPMInya sudah sangat bagus sebagai perguruan tinggi bencsmarking mereka. Melaksanakan program magang di perguruan tinggi yang SPMInya sudah bagus penting dilakukan oleh perguruan tinggi yang baru memulai membangun budaya mutu, karena dengan melakukan magang satu bulan, atau sampai 2 bulan, personal yang bertanggung jawab ini mampu mengikuti sepenuhnya tahap-tahap membangun budaya mutu dan bagaimana implementasi standar mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara utuh. Personal yang telah diikutkan magang ini lah yang akan menjadi motor dalam menggerakan pembangunan kelembagaan SPMI di kampus mereka. Pada umumnya inilah praktek baik yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi yang berhasil membangun budaya mutu di kampus mereka sejak awal. Sehingga transfer of knowledge dan transfer of value dengan cepat dapat diserap dan diterapkan di kampusnya setelah selesai magang. Bahkan apabila terdapat MOU antara perguruan tingginya dengan perguruan tinggi bencsmarking ini, maka pengasuhan dapat dilakukan pasca program magang ini. inilah yang telah dilakukan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat yang SPMInya sudah berada pada siklus 2 dan menjadi model bagi beberapa PTS di lingkungan kopertis wilayah untuk dijadikan tempat magang bagi PTS yang serius membangun sistem mutunya, diantara beberapa STKIP dan STKES dating untuk magang di UPJMI STKIP PGRI Sumatera Barat. Semua personal yang terlibat dalam kelembagaan SPMI di perguruan tinggi yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan belum pernah mengikuti pelatihan audit mutu internal ini, hanya sebagian kecil PTS ini yang sudah memiliki auditor sendiri. Oleh karena belum mengikuti pelatihan auditor, berarti belum memiliki auditor dan belum mengetahui secara utuh tahap evaluasi pada manajemen mutu PPEPP atau PDCA, sehingga perguruan tinggi ini sudah menjalan SPMI tetapi belum utuh, belum pernah melakukan evaluasi terhadap butir mutu, sehingga belum mengerti bagaimana butir mutu ini dapat dikendalaikan dan ditingkatkan. Pemahaman terhadap sistem mutu baru hanya dibatas pengadaan dokumen mutu, tetapi impelemntasinya belum dipahami secara utuh. Terakhir membangun kelembagaan SPMI itu berarti bagaimana menyusun regulasi tentang kehadiran LPM di perguruang tinggi masing-masing. Pada umumnya LPM masih belum independen sebagai sebuah organisasi penjaminan sistem mutu di perguruan tingginya. LPM masih dicantolkan di bawah kendali wakil rector I, atau wakil ketua/ direktur. Seharusnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu lembaga ini harus independen dan memiliki garis komando kepada Rektor, LPM memiliki garis koordinasi dengan para wakil rector atau dekan dan ketua prodi di aras di bawahnya. Pada umumnya LPM di tingkat  universitas, fakultas, dan program studi ditempatkan dibawah garis komando Dekan, ketua program studi sehingga dalam menjalankan fungsi audit mutunya mengalami hambatan teknis.bahkan dibeberapa PTS yang di Bimtek, LPMnya langsung diketuai oleh wakil rector bidang akademiknya, sehingga terdapat tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi ini.   III. Membuat Dan Menyusun Dokumen SPMI Mengimplementasikan Standar Mutu Sesuai Dengan SPMI Pengembangan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi yang mendorong kepada terciptanya budaya mutu berkelanjutan berikutnya adalah menyusun dokumen mutu SPMI secara lengkap dan disajikan dengan cara yang mudah diakses oleh semua audience (penanggungjawab) terlaksananya butir mutu yang dirumuskan. Dalam menyusun dokumen mutu pada umumnya PTS yang diberi bimbingan teknis belum lagi memiliki dokumen mutu yang lengkap mulai dari buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir mutu. Dibeberapa kampus, masih belum dipisahkan antara kebijakan sistem mutu dengan kebijakan akademik. Belum semua kampus yang diberi bimtek memiliki manual mutu secara lengkap sesuai dengan standar mutu yang ada dan manual mutu yang ada baru sampai SOP belum ada yang sampai ke instruksi kerja, terakhir belum ada kampus yang di Bimtek memiliki formulir mutu sesuai dengan standar mutu yang dirumuskan, sehingga belum tahu apa manfaat formulir mutu ini untuk tahap melaksanakan audit mutu. Dilihat dari jumlah standar mutu yang ada di PTS yang dibimtek, pada umumnya belum lagi menyusun 24 standar mutu minimal yang ditetapkan dalam SN-Dikti. Beberapa PTS yang telah memiliki dokumen mutu yang lebih baik, dan sudah lama dibuat jauh sebelum keluarnya Permenristekdikti No.62 tahun 2015. Sehingga jumlah standar mutu yang dibuat baru berjumlah 8 standar bahkan ada yang 10 s/d 12 standar dengan memasukan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah Permenristekdikti ini disosialisasikan beberapa PTS sudah mencoba menyesuaikan jumlah standar mutu mereka dengan membuat 24 standar dengan beberapa standar turunan. Pada sisi lain, belum ada perguruan tinggi yang diberikan Bimtek merumuskan standar mutunya dengan menggunakan rumusan ABCD (audience, behavior, competence dan degree). Pada umumnya rumusan standar mutu masih belum jelas dan terpola, bahkan sulit dimengerti sebagai rumusan mutu yang ada. Akibatnya, rumusan butir mutu ini sulit dievaluasi bahkan diaudit, untuk melihat apakah butir mutu ini sudah tercapai atau belum. Baru setelah diberikan bimbingan teknis beberapa kampus seperti Universitas Lancang kuning, universitas Muaro Bungo, mulai memperbaiki rumusan standar mutunya sesuai dengan rumusan ABCD. Sehingga competence yang dirumuskan inilah yang kemudian menjadi titik tolak, apakah rumusan standar mutu ini sudah tercapai atau belum dan rumusan degree yang dirumuskan inilah yang menjadi titik tolak kapan melakukan audit terhadap mutu yang dirumuskan setelah butir mutu ini diimplementasikan. Dalam merumuskan standar mutu, beberapa perguruan tinggi mengalami kesulitan dari mana memulai merumuskan standar apa dasar yang digunakan, apanya yang harus di standar ? setelah memperoleh materi bimtek dan pendampingan SPMI, dasar untuk menyusun standar tentu saja mengacu kepada SN-Dikti, dan hasil evaluasi diri universitas fakultas sampai kepada program studi itu sendiri. Fasilitator wilayah memberikan penjelasan bagaimana standar nasional pendidikan (SN-Dikti) ini merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi, dan perguruan tinggi wajib pula menambah standar perguruan tinggi sendiri agar dapat melampaui SN-Dikti secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Fasilitator wilayah menampilkan tabel bagaimana saling keterkaitan antara standar nasional pendidikan dengan standar turunan yang dapat dibuat oleh perguruan tinggi peserta Bimtek.  Laporan hasil evaluasi diri dijadikan patokan untuk menentukan kondisi terkini dalam penerapan standar nasional pendidikan tinggi. Setelah itu, barulah perguruan tinggi menentukan standar turunan apa yang harus dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk pelampauan SN-Dikti agar perguruan tinggi ini atau bahkan program studi ini memiliki keunggulan dari program studi lain yang sama. Inilah yang dikatakan sebagai standar pendidikan tinggi yang dibuat oleh perguruan tinggi itu sendiri. Beberapa perguruan tinggi yang di bimtek seperti Universitas Lancang Kuning, Riau dan Universitas Muaro Bungo mulai merumuskan standar barunya dengan standar identitas dan standar hospitality dalam pelayanan kepada mahasiswanya. Rumusan standard dengan memasukan unsure competence dan degree mulai menjadi patokan untuk menyusun butir mutu dan bagaimana saling keterkaitannya satu sama lain agar antar standar yang dirumuskan saling berkulindan atau berintegrasi satu sama lain. Sehingga rumusan standar mutu benar-benar mampu menuju kepada peningkatan mutu secara holistic dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi itu sendiri. Hampir semua perguruan tinggi dan program studi peserta bimtek belum membuat rumusan standarnya saling berkulindan dengan rumusan standar lain. Bahkan terkesan dalam merumuskan standar belum mendasarkan kepada hasil evaluasi diri dan cenderung rumusan standar yang dibuat merupakan duplikasi dari rumusan standar perguruan tinggi bencsmarking mereka sendiri. Sehingga karena rumusan standar yang dibuat bukan dari hasil kajian evaluasi diri dan hasil dari perumusan masalah program studi mereka sendiri, akibatnya, standar ini sering tidak dapat dilakasanakan oleh program studi into sendiri, disamping memang, tujuan dari perumusan satandar mutu ini belum dipahami sepenuhnya oleh LPM masing-masing. Barulah setelah dilaksanakannya Bimtek, semua perserta menyadari, bahwa semua mereka selama ini masih terjebak dengan pengadaan dokumen mutu, tetapi apakah dokumen mutu ini akan menjadi pedoman bagi semua kinerja audience yang meraka rumuskan dalam rumusan standar belum disadari. Sehingga pemaparan materi audit mutu, benar-benar membuka wawasan mereka untuk mengerti proses dan siklus mutu secara utuh. Perguruan tinggi peserta bimtek sebahagian sudah melaksanakan audit standar, seperti audit kinerja dosen, audit kinerja program studi, tetapi belum mengacu kepada audit rumusan standar mutu yang telah dibuat dan dan diimplementasikan selama ini. audit dosen dan kinerja prodi, instrumennya belum memperhatikan rumusan standar mutu yang dibuat, terutama dengan memperhatikan rumus ABCD atau khususnya rumusan competensi dan degree yang telah dirumuskan. Hasil audit dosen lebih kepada penilaian prestasi dosen dari sisi kinerja tri dharma perguruan tinggi, tetapi belum mengacu kepada rumusan mutu yang ada. Setelah berdiskusi, tidak ada penyataan item untuk audit kinerja dosen dari rumusan standar mutu pada standar penelitian. Sehingga hasil audit memunculkan prestasi seorang dosen sebagai dosen dengan kinerja terbaik, tetapi hasil penelitiannya tidak pernah ada dipublikasikan pada jurnal nasional. Artinya, ada dosen berprestasi menurut perguruan tinggi yang telah melakukan audit kinerja dosen ini, tetapi dosen yang bersangkutan minim publikasi ilmiah pada jurnal nasional, apalagi pada jurnal nasional terakreditasi dan jural internasional bereputasi. Pengimplementasian dokumen mutu dalam kinerja semua unsure dalam perguruan tinggi yang sudah merumuskan standar mutu belum sepenuhnya dilakukan. Pada umumnya perguruan tinggi yang dibimtek masih menjadikan buku dokumen rumusan standar mutu sebagai upaya untuk menyiapkan dokumen akreditasi (SPME), belum menjadi acuan untuk pedoman dalam bekerja atau dalam menjalan tupoksi mereka masing masing, yang harus bekerja sesuai dengan standar mutu yang dibuat, bekerja sesuai dengan SOP yang telah dibuat dan bekerja sesuai dengan formulir mutu yang telah disahkan. Artinya dalam menjalan aktifitas civitas akademika sehari hari belum menyadari beberapa rumusan standar mutu yang dibuat, belum bekerja sesuai dengan SOP pelaksanaan standar mutu yang ada, sehingga budaya mutu belum tumbuh secara spontan dan otomatis. Tentunya hasl ini membutuhkan waktu bagi semua civitas akademika, terutama para audience yang bertanggung jawab menjalan standar mutu di perguruan tinggi/ program studi masing-masing. Jika para audience ini sudah sadar atau tugas dan kinerjanya wajib sesuai dengan standar mutu, SOP dan intruksi kerja yang dibuat, tentunya dalam bekerja akan sesuai dengan standar mutu dan budaya mutu akan terinternalisasi kedalam kegiatan sehari-harinya di perguruan tinggi atau program studinya. Jadi membudayakan mutu dalam perguruan tinggi adalah persoalan bagaimana menyadari tindakan, perilaku dan pekerjaan yang dilakukan selalu menyadari bahwa tindakannya dan perilakunya sesuai dengan standar yang dirumuskan sebagai bagian dari bukti kinerja mereka sendiri.     IV. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi SPMI di PTS Tahapan siklus evaluasi dari manajemen SPMI hampir semua perguruan tinggi yang diberi pelatihan dan bimbingan teknis belum melakukannya secara baik, bahkan terdapat beberapa perguruan tinggi peserta bimbingan teknis yang belum melakukan monitoring dan evaluasi sama sekali terhadap pelaksanaan standar mutu yang telah diimplementasikan di institusi mereka. Tahapan evaluasi dalam siklus SPMI dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal. Monitoring yang dilakukan oleh perguruan tinggi peserta bimbingan teknis SPMI belum memonitor pelaksanaan standar mutu yang telah dirumuskan, karena dalam melakukan monitoring ini, perlu instrument yang dibuat dengan mengacu kepada blanko mutu atau formulir mutu yang telah dibuat, agar rumusan mutu yang telah diimplementasikan memiliki bukti dokumen berupa bukti bahwa butir mutu ini telah dijalankan, dengan mengisi formulir mutu yang ada. Pada umumnya perguruan tinggi yang di beri bimtek sudah melakukan monitoring, evaluasi diri, tetapi belum melakukan audit mutu yang sebenarnya. Monitoring yang dilakukan pada semua program studi dan unit atau lembaga belum terarah kepada standar mutu yang dirumuskan, tetapi monitoring untuk semua kinerja semua unsure civitas akademika. Demikian pula untuk kegiatan evaluasi diri, semua perguruan tinggi yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan sudah melakukan evaluasi diri, tetapi kualitas evaluasi diri yang dilakukan belum mampu menemukan kekuatan dan kelemahan serta strategi untuk peningkatan kearah penguatan pengimplementasian standar  mutunya, dan strategi perbaikan untuk standar mutunya. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya standar mutu yang akhirnya meningkat pada siklus selanjutnya, sebagai bagian dari pencapaian standar mutu yang telah dirumuskan terutama competence yang dirumuskan. Oleh karena itu, pemberian pemaparan audit mutu internal sangat diperlukan dan memberikan pencerahan bagi peserta bimtek untuk dapat memahami secara utuh siklus SPMI sehingga hasil audit mutu internal ini dapat digunakan untuk langkah pengendalian dan peningkatan mutu, sehingga prinsip “kaizen” atau “quality continous improvement” dapat diwujudkan dan dibudayakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.   V.    Penutup Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis SPMI pada perguruan tinggi ini merupakan langkah yang sangat penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi masing-masing. Pengimplementasian SPMI pada setiap perguruan tinggi sangat diperlukan saat ini, dan ke depan agar diperoleh perguruan tinggi yang bermutu, sehingga masyarakat benat-benar nemperoleh pendidikan yang bermutu, yang pada gilirannya akan mendorong kepada peningkatan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEKS guna mendorong pembangunan ekonomi bangsa yang berlandaskan kepada kreatifitas dan inovasi sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu yang benar, maka diharapkan perguruan tinggi di Indonesia berada pada level research university, untuk bergerak kepada inovatif university,  bahkan ke depannya menjadi enterprenuer university. Sehingga perguruan tinggi sebagai pusat unggulan dan daya saing bangsa mampu menjadi penggerak ekonomi bangsa dengan melahirkan enterprenuership yang kreatif dan inovatif. Inilah yang akan menjadikan daya saing bangsa Indonesia akan meningkat dijajaran ranking-rangking universitas global dan regional, semoga..


[1] STKIP PGRI Sumatera Barat, Fasilitator Wilayah SPMI Kopertis Wilayah X Padang, Telp 08128388037, Email: ansofino2001@yahoo.com  

  Download Dokumen PDF

Didukung Oleh