Search

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI

Tema : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi
Author : Maliah
Email : Maliah1961@gmail.com
Jabatan : Ketua Gugus Penjamin Mutu
Insitusi : Universitas PGRI Palembang
Alamat :

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI
OLEH: MALIAH *)  

P
ENDAHULUAN
    
Kebijakan nasional sistem penjamin mutu Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau progam studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang  menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan  otonomi sebagai prinsip dasar  dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas. Mutu merupakan pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan istilah tetrahedron Pendidikan Tinggi.         Good University Governance (GUG) merupakan prasyarat dalam melaksanakan kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan SPMI.  Kebijakan mutu SPMI bertujuan untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu  Sasaran adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja . Visi Universitas PGRI Palembang adalah adalah menjadi Perguruan Tinggi yang unggul,  dinamis,  dan  berperan  aktif dalam pembangunan.  Misi adalah a. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembanganzaman, b. Mengembangkan    ilmu     pengetahuan,    teknologi     dan seni     guna meningkatkan kemampuaninovatif, c. Menyelenggarakan  sistem  pelayanan   secara   optimal kepada   sivitas akademika dan tenagakependidikan, d. Mewujudkan cita-cita organisasi PGRI yang unitaristik dan independen.  Sedangkan tujuan Universitas PGRI Palembang adalah a. Menghasilkan lulusan yang bermutu, mandiri, dan memiliki daya saing di bidang pendidikan dan non-kependidikan  melalui peningkatan mutu pelayananpendidikan,  b.  Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, c.  Membantu pemerintah dalam  meningkatkan  peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, d.  Mewujudkan  suasana  akademik  yang   kondusif  berlandaskan semangat kesatuan, kemandirian, dan non deskriminatif. ISI Tujuan  Kebijakan SPMI adalah  1). Memprogramkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar mutu yang  telah  ditetapkan, 2). Mengejawantahkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholders) tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan,  2).  Melibatkan semua stakeholders internal dan eksternal untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu,  3). Memperoleh pengakuan mutu Tridharma Perguruan  Tinggi  baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan Cakupan Kebijakan SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan  seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada  penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan Organisasi penyelenggara penjaminan mutu meliputi: 1). Tingkat Universitas.  Penjaminan mutu dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas,  2). Tingkat Fakultas .Penjaminan mutu dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).  Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program     Studi,     dan     Dosen wakil,  3). Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.,  4). Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang  diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dipimpin oleh Ketua GPM dibantu sekretaris dan staf pembantu pimpinan,  5). Tingkat Jurusan/ ProgramStudi. Penjaminan mutu disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), dilaksanakan oleh Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi tertentu. Istilah dan Definisi : 1). Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi,  2). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan,  3). Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan,  4). Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya terdapat Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian serta Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat,  5). Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui standar minimal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi),  6). Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, peraturan dari institusi tentang berbagai hal,  7). Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang,  8). Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya,  9). Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat  capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan  untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
]]
Garis Besar Kebijakan SPMI  meliputi : 
1).
Tujuan SPMI-PT adalah:
a). Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, cerdas dan bermoral
b).
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
c).
Berperan aktif dalam program pembangunan di Sumatera Selatan
d).
Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan
e).
Meningkatkan kesejahteraan sosial di  lingkungan Universitas PGRI Palembang
2).
Strategi  untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT antara lain dengan : 
a).
Memberdayakan sumberdaya secara optimal
b).
Meningkatkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan dengan saling menguntungkan
c).
Mensosialisasikan seluruh program kerja SPMI pada pihak yang berkepentingan
d).
Melaksanakan siklus SPMI secara berkesinambungan, 
3) Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan SPMI-PT
pada Universitas PGRI Palembang yaitu:  a). Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan,  b). Tanggungjawab social,  c). Partisipatif dan kolegial,  d). Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan
4).
Manajemen pelaksanaan SPMI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian –Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi.
Prinsip pelaksanaan dengan siklus ini sebaga
i berikut :
a). Quality First,
semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang harus memprioritaskan mutu.
b). Stakeholders-in, semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang harus ditujukan pada kepuasan para pemangku  kepentingan (internal dan eksternal). 
c).
The next process is ourstakeholders,  setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan  tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
d).
Speak with data, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa,
e).
Upstreammanagement,  setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif
5).
Unit atau pejabat khusus :
a). Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas PGRI Palembang yang melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Jurusan/ProgramStudi
b).
Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama bertanggungjawab atas  proses penjaminan mutu
c).
Pencapaian mutu akademik harus dilaksanakan oleh Ketua Jurusan dan ketua program studi
d).
Asesor internal bertindak sebagai penilai kinerja unit-unit terhadap target sasaran mutu
e).
Audit Internal berperan dalam melakukan audit terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan  eksternal
Dokumen SPMI  terdiri dari:
a). Kebijakan SPMI,  b). Manual SPMI,  c). Standar SPMI, d). Formulir SPMI. Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra . Kegunaan  dokumen adalah: a). Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan,  b). Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI, c). Formulir SPMI berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan,  d). Rencana Strategis   berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal saat ini  serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a). Standar Nasional Pendidikan,  b). Standar Nasional Penelitian,  c). Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas :
1. standar kompetensi lulusan
2.
standar isi pembelajaran
3.
standar proses pembelajaran
4.
standar penilaian pembelajaran
5.
standar dosen dan tenaga kependidikan,
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran
Standar Nasional Penelitian terdiri atas :
1. standar hasil penelitian
2.
standar isi penelitian
3.
standar proses penelitian
4.
standar penilaian penelitian
5.
standar peneliti
6.
standar sarana dan prasarana penelitian
7.
standar pengelolaan penelitian, 
8. standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :  1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2.
standar isi pengabdian kepada masyarakat
3.
standar proses pengabdian kepada masyarakat
4.
standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat
5.
standar pelaksana pengabdian kepadamasyarakat
6.
standar            sarana  dan      prasarana        pengabdian     kepada masyarakat. 
Adapun
Manual SPMI terdiri dari : 
1.
Manual Penetapan Standar,
2. Manual Pelaksanaan Standar
3.
Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar
4. Manual
Pengendalian Standar,
5. Manual Pengembangan Standar.
 

PENUTUP

Sehubungan dengan  betapa pentingnya suatu perguruan tinggi mempunyai kebijakan SPMI maka setiap perguruan tinggi wajib memiliki Kebijakan SPMI.  Namun, apalah artinya kebijakan yang telah disusun dengan baik andaikan dalam pelaksanaanya seluruh komponen yang terlibat tidak memiliki komitmen, sikap mental yang tinggi.

  Download Dokumen PDF

Didukung Oleh